20 Hari Menjabat, Archandra Selamatkan 42 Miliar Dolar



Archandra Tahar, 20 hari menjabat sebagai Menteri ESDM, dipecat dengan hormat tanpa penjelasan, tapi disinyalir karena isu yang berkembang Archandra pernah memeliki paspor AS.


Sebelum masuk pada penjelasan yang lebih serius, saya ingin menjawab beberapa komentar absurd netizen yang dituduhkan me Archandra. Ada yang bilang Archandra adalah antek Amerika, memiliki kepentingan soal Freeport dan tambang nasional mereka. Ada yang percaya seperti itu? Saya jawab tidak mungkin. Saya sudah kondirmasi ke informan seword dan secara logika tidak masuk akal. Apa iya Amerika sebodoh itu dengan mengirim anteknya langsung di posisi menteri? Ketahuan pulak.

Kemudian ada juga yang berpikir Archandra ini membohongi Presiden dan rakyat karena tidak jujur dari awal bahwa dirinya memegang paspor Amerika. Yang inipun tidak masuk akal. Kalau Archandra membohongi Presiden, kenapa diberhetikan dengan hormat? Harusnya diberhentikan saja.

Persis seperti yang saya tulis sebelumnya, soal Archandra ini tidak sesederhana isu paspor Amerika dan bukan WNI. Sebab setelah Archandra lengser, maka selesai semua permasalahan, seolah tidak perlu lagi memperkarakan Archandra yang melawan hukum. Kalau begini, berarti tujuannya hanya untuk melengserkan, asalkan bukan Menteri ESDM. Kalau setelah ini Archandra menjadi dirut Pertamina atah PLN, dia tak akan dipermasalahkan soal paspor AS nya.

Untuk membaca artikel saya sebelumnya, silahkan cari yang berjudul: membantah isu Archandra warga negara Amerika dan 2 solusi selamatkan Archandra dari mafia.

Selanjutnya mari masuk pada bahasan yang lebih sensitif. Mengenai angka-angka dan nominal luar biasa.

Setelah Archandra diberhentikan, informan seword kemudian membolehkan saya untuk membuka beberapa data yang sudah dia berikan. Tujuannya agar ke depan rakyat dan media punya kontrol terhadap setiap kebijakan Menteri ESDM yang baru, jika nantinya bukan Archandra lagi.

Pertama

Blok Masela yang semula akan dibangun di lepas pantai, kemudian diputuskan di darat . Salah satu masukan uang didengar Presiden Jokowi adalah presentasi Archandra, saat itu Sudirman Said masih menteri.

Total pembiayaan yang semula 22 miliar dollar, setelah kedatangan Archandra, langsung dipangkas dan hanya dianggarkan 15 miliar dollar. Archandra enggan dinego dengan anggaran yang sifatnya antisipasi. Semua nominal harus final. Archandra tanpa ragu menetapkan bahawa Final Investment Decision sama persis dengan Floating Liquefied Natural Gas pada akhir 2018 nanti.

Kedua

20 hari memang sangat sebentar. Namun Archandra berhasil menemui tim Chevron untuk membahas Indonesia Deepwater Development yang merupakan proyek mangrak.

Proyek ini semula dianggarkan senilai 12 miliar dollar. Namun setelah kedatangan Archandra, beliau langsung bisa menyepakati bahwa proyek bisa berjalan lagi hanya dengan anggaran 9 miliar dollar. Bahkan mengupayakan agar penggunaan teknologi terbaru, diprediksi hanya akan menelan biaya 7 miliar dollar.

Ketiga

9 Agustus 2016 Archandra melalukan rapat di kantor PLN terkait proyek PLTU Mulut Tambang. Harga batubara yang sangat fluktuatif itu membuat pemerintah melalui Menteri ESDM mengeluarkan Permen yang menentukan harga batu bara. PLN protes keras dengan kebijakan ini karena tidak bisa bertransaksi secara bisnis dan mendapat harga yang murah. Sementara pemerintah berpikir tentang fluktuasi haga batu bara dan tidak ada kepastian harga. Sangat bisa dipermainkan dan markup.

Sikap Archandra soal PLTU Mulut Tambang ini disinyalir merupakan sikap paling tidak bisa diampuni. Sebab dia harus melawan banyak pihak, buka saja PLN, tapi broker, penjual, hinga mafia batubara itu sendiri.

Menurut data yang saya dapat dari informan seword.com, ada potensi permainan harga minimal 1 miliar dollar pertahun dalam praktek PLTU ini. Dengan proyek operasi selama 30 tahun, maka negara minimal akan kehilangan dana tidak efisien senilai 30 miliar dollar.

Keempat

Selain Indonesia Deepwater Development, satu lagi proyek mangkrak yang negosiasinya berhenti adalah Natuna Timur. Proyek ini masuk dalam hal yang berhasil diselesaikan oleh Archandra meski hanya menjabat 20 harii

Archandra melakukan rapat tertutup dengan Pertamina dan calon kontrakor untuk segera menyepakati Production Sharing Contract dan segera memulai kegiatan. Selama ini negosiasi tidak pernah sampai pada titik temu. Archandra berhasil mendudukkan semua pihak agar proyek tersebut bisa jalan secara proporsional.

Kelima

Revisi PP 79/2010. Ini sebenarnya pekerjaan sampingan, karena instruksinya langsung dari Jokowi. Presiden menghendaki aturan ini direvisi. Isinya berupa cost recovery dan pajak penghasilan di bidang hulu migas. Salah satu poin yang diusulkan adalah perubahan dalam perhitungan pendapatan dan biaya (ring fencing) dari Plan of Development (PoD) Basis menjadi Blok Basis. Bahkan, untuk beberapa kasus khusus, perhitungannya berdasarkan National Basis.

Peraturan ini sempat berhenti pembahasannya karena satu dan lain hal yang dihadapi oleh Sudirman Said. Namun Archandra sudah mendapat kesepakatan revisi dalam waktu dekat, harusnya minggu ini.

Secara nominal, apa yang dilakukan oleh Archandra selama 20 hari menjabat Menteri ESDM, beliau melakukan perombakan dan penghematan anggaran senilai 42 miliar dollar. Secara visi, pengembangan, kreatifitas dan pengetahuannya dalam teknologi terbaru adalah suatu yang sangat mengganggu bagi sebagian orang. Sebab kadang teknologi tertentu sengaja tidak digunakan agar pembiayaannya bisa aturable. Contoh saja di blok Masela, potensi terjadinya markup anggaran jauh lebih mudah jika dilakukan di lepas pantai.

Kebijakan Archandra pada beberapa proyek besar memang terlalu berani untuk sekelas pejabat baru yang belum punya citra di media. Hal yang ditunda oleh Sudirman Said, langsung diselesaikan tanpa nego dan kompensasi. 42 miliar dollar itu “penghasilan” banyak orang-orang penting di negara ini. Kalau berani mengusik tanpa perhitungan politik, isu bisa membesar dan melengserkan.

Bagi saya, posisi paling pas sebagai Menteri ESDM adalah orang yang seperti Ahok. Beliau kuat di media, punya pendukung banyak dan tanpa nego. Jadi sekuat apapun isu yang dimunculkan, atau bahkan pernyataan resmi BPK, tak akan bisa menjatuhkannya.

Tapi berhubung harus di luar Ahok, saya pikir posisi ESDM ini diisi oleh sosok baru, profesional, namun siap bersusah payah melawan mafia. Meski jujur saya masih berharap Archandra diangkat kembali sebagai Menteri ESDM, dengan dukungan konsultan politik yang baik. Jika tidak, akan mudah jadi korban isu.

[Sumber: seword.com]




 
About - Contact Us - Sitemap - Privacy Policy
Back To Top